Hebohnya Pendataan Guru (GPO)

bongkarmedia.blogspot.com

Hari-hari jelang lebaran kemarin kami para guru disibukkan dengan info dari kementrian pendidikan khususnya bidang GTK (Guru atau Tenaga Kependidikan) bahwa, semua guru dapat mendaftarkan data diri dengan cara terbaru melalui infokemendikbud.com tentang cara verval data guru di SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan).  Setelah sebelumnya padamu negri kini data guru melalui dapodik (Data pokok pendidikan). Melalui dapodik inilah semua guru dapat dipantau datanya.  Lewat Guru Pembelajar (GPO) , niat baik pemerintah untuk melakukan pendataan dan peningkatan mutu  guru secara online memang patut di apresiasi.

Nah GPO ini terus memperbaiki programnya, yaitu program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)  adalah sebuah program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi para guru, khususnya demi mengembangkan keterampilan instruksional dan pengetahuan terhadap konten pembelajaran yang diampu oleh guru tersebut.

Namanya program, pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tidak perlu pro atau kontra terlalu berlebihan. Setiap kebijakan pasti perlu sosialisasi dan kerjasama luar biasa dengan seluruh stake holder sekolah. Karena yang jadi objek adalah guru di seluruh Indonesia. Dengan segala kendalanya, butuh SDM untuk bisa diajak kerjasama membantu dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk bisa berjalannya tujuan mulya ini.

Tidak bisa dipungkiri, dengan perkembangan teknologi ini pilihan pemerintah memang hanya satu. Mendata secara online dimana data-data tersebut akan tersimpan dan nge-link satu sama lain. Seperti halnya e-ktp atau e-money melalui chip atau atm.  Bukan jamannya lagi pendataan berkas secara manual berkali-kali yang memboroskan waktu, biaya juga memgurangi kecurangan oknum di daerah-daerah yang memanfaatkan segala bentuk tunjangan untuk guru. Belum lagi menyita waktu guru mengajar dikelas. Pangkalan data guru tentang apapun bisa dilakukan, baik PNS maupun non PNS. 

Bukan rahasia umum lagi bila saat ini kesejahteraan guru lebih diperhatikan. Imbasnya? Para oknum petugas dinas pendidikan di daerah memanfaatkan kegaptekan, kebingungan bahkan kemalasan guru dengan iming-iming jalan pintas. Bukan hal aneh aroma amplop terus berhembus kencang. Saya secara secara pribadi sangat mendukung sekali perapihan data ini. Mengurangi gesekan dan syak wasangka segala pengurusan yang sangat tidak transparan.

Saya melihat sendiri, bagaimana di pusat sudah sangat berusaha untuk transparan dan mengurangi segala bentuk pungli dunia pendidikan  di negara ini. Tapi, tetap saja ya, namanya mental, ingin jalan pintas  dan tidak mau capek selalu ada dari pihak guru, dan itu dimanfaatkan oleh para oknum petugas.

Kembali ke topik di awal, dimana hebohnya? Tahun 2016, para guru diwajibkan untuk masuk program GPO (guru pembelajar) sebagai tindak lanjut hasil UKG maupun yang belum mengikuti UKG (Uji Kompetensi Guru) yang nilainya belum memenuhi standar pemerintah, wajib mengulang dan mengikuti pelatihan baik secara online maupun tatap muka langsung. Dimulai dengan pendaftaran secara online untuk melihat berapa raport merahnya. Pendaftaran tersebut disertai kode password masing masing guru.  Namun karena kurangnya sosialisasi,  begitu saat ini diwajibkan pendataan kembali, banyak yang datanya terselip, tercecer atau hilang. Sehingga banyak yang tidak bisa lagi melakukan verval di tahun 2017 ini.

Terlebih prasyaratnya adalah masuk melalui komunitas mata pelajaran di wilayahnya masing-masing.

Tugas operator dan ketua komunitas atau  MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) adalah membantu guru yang kesulitan dalam registrasi dan verval sampai masalah reset pasword. Artinya masalah teknis guru menjadi tanggung jawab sepenuhnya operator wilayah. Bagus sih, komunitas yang selama ini jarang diaktifkan dengan alas an macam-macam, yang sibuklah, yang tidak mau masuklah karena bukan PNS dan sebagainya. Sayangnya, ini semua berbarengan dengan segala kegiatan seperti pembagian raport, libur sekolah, ramadhan sampai mudik lebaran. Dan alasan kurang sosialisasinya nama-nama ketua MGMP yang wajib dihubungi itu juga jadi kendala. Banyak guru yang baru tahu seminggu belakangan ini atau bahkan di masukkan ke grup Whatssap oleh temannya yang sudah lebih dahulu masuk. Disini terlihat, betapa kurangnya SDM pemerintah dan kurangnya koordinasi dengan para operator dapodik, MGMP bahkan kepala sekolah masing-masing wilayah.

Sedangkan batas waktu yang diberikan adalah 30 Juni 2017 kemarin, terbayang ya kegundahan para guru melewati lebaran dengan tidak tenang. Ini memang reksiko yang harus di tempuh untuk menuju pangkalan data guru yang lebih baik. Namun seharusnya di sosialisasi jauh- jauh hari bukan hanya sekedar program. Penuh kehati-hatian dan kerjasama sangat dibutuhkan. Banyak kelucuan yang terjadi di masing-masing grup komunitas guru MGMP wilayah, dari yang putus asa, marah-marah sampai merayu ke ketua MGMP maupun operator wilayah masing-masing. Sebagian besar petugas sudah menjiwai dengan melayani, namun ada juga yang jiwa ego dan alasan internet susah untuk dihubungi.

Boleh jadi lebaran tahun ini adalah lebaran yang umumnya tidak nyaman dan tenang dijalani oleh para guru. Seharusnya ini menjadi evaluasi pemerintah. Terbayang, bagaimana keadaan di lapangan, guru yang berada diwilayah sulit internet, terluar, gaptek dan sebagainya, seharusnya itu di prediksi dan di antisipasi oleh pemerintah . Seperti halnya pemerintah sudah belajar dari kemacetan mudik tahun lalu, begitu juga saya berhara ini menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam hal apalagi tujuannya mensejahterakan guru nanti pada akhirnya, melalui pangkalan data yang lebih baik tanpa merugikan atau menzolimi siapapun. Sekali lagi langkah dan tujuan ini patut di apresiasi dan didukung oleh semua pihak. Begitu juga peningkatan dan evaluasi juga sangat diharapkan, agar pendidikan di Indonesia lebih baik lagi.

Griya Kompas, Awal Juli 2017